287 Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Pemantauan BPJS Menggunakan Teknologi Informasi Smart Phone

Image

Proyek ini merupakan upaya membangun partisipasi warga dalam melakukan pengawasan pelayanan BPJS bidang kesehatan secara langsung melalui penggunaan teknologi informasi smart phone yang terintegrasi dengan internet system. Partisipasi warga juga dibangun melalui pendidikan kritis di tingkat komunitas tentang jaminan kesehatan, membangun posko-posko pengaduan di tingkat kota, mengembangkan penelitian partisipatif dan kegiatan hearing dengan pemerintah untuk meningkatkan kinerja layanan BPJS dibidang kesehatan. Pada akhir program seluruh pengalaman dan hasil monitoring di dokumentasikan dalam buku dan dilaunching secara nasional.Tujuan akhir program adalah pemerintah semakin responsif terhadap pemenuhan hak warga dalam pelayanan BPJS di bidang kesehatan. Wilayah sasaran program adalah Banda Aceh NAD, DKI Jakarta, Jombang Jawa Timur, Salatiga Jawa Tengah, Buton Sulawesi Tenggara, Sumba Nusa Tenggara Timur dan Sorong Papua.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Nomor Urut 287
Nama Lengkap Inisiator Ahmad Badawi
Lokasi Semarang, Jawa Tengah
Organisasi YLSKAR (Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi)
Judul Proyek Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Pemantauan BPJS Menggunakan Teknologi Informasi Smart Phone
Lama Aktivitas 12 Bulan
Target Pengguna /
Penerima Manfaat
penerima manfaat langsung adalah masyarakat penerima jaminan sosial khususnya dibidang kesehatan di tujuh kota di tujuh propinsi di wilayah program. setidaknya ada tujuh ribu penerima manfaat langsung dari program ini.
Ukuran Keberhasilan

1. Terbangunnya kelompok masyarakat yang memonitor program BPJS di enam kota yang melibatkan 1000 partisipan aktif
2. Terbangunnya sistem pengaduan melalui smart phone yang diakses warga setidakanya 1000 orang perhari pada tahap awal dan meningkat setiap minggunya.
3. Berjalannya diskusi dan komunikasi intensif di tujuh kota antara masyarakat dan pemerintah bagi perbaikan layanan BPJS
4. Promosi media (temuan-temuan pengaduan masyarakat) menjadi trading topic di media sosial.
5. Tersedianya laporan tahunan hasil monitoring pelaksanaan BPJS di tujuh propinsi
6. 1000 eksemplar buku pengalaman advokasi BPJS di tujuh propinsi di Indonesia.

Tipe Konten Sistem pangaduan pelayanan jaminan kesehatan dan komunikasi relevan lainnya yang terkait dengan layanan BPJS menggunakan smart phone yang terintegrasi dengan komputer data base berbasis internet. Promosi hak dasar dibidang kesehatan kepada masyarakat yang dapat diterima langsung dari Hanphone mereka maupun dari akses blog, web maupun meda sosial FB dan Twiter
Strategi Distribusi

1. Melalui media sosial Face Book, Twitter, Short Massage Services, email, blog dan website maupun forum-forum diskusi lainnya yang relevan.
2. Melalui pertemuan langsung seperti pertemuan dengan komunitas peneriman layanan BPJS tingkat kota melalui metode diskusi terfokus komunitas, pelatihan, lokarya, workshop, seminar maupun dialog interaktif lainnya.
3. Contents disiapkan dari hasil laporan pengaduan dari masyarakat, hasil laporan riset tematik terkait layanan BPJS dibidang ksehatan serta buku.

Kuantintas Output Konten setidaknya pada tahap awal setidaknya ada 500 contents pengaduan pelayanan jaminan kesehatan dari masyarakat dan jumlahnya akan meningkat lebih dari 100% persen pada pertengahan program, sementara konten yang di sebarkan melalui SMS, media sosial, blog dan web adalah setidaknya 7 topik perminggu pada tahap awal dengan jangkaun pengguna akses tidak terbatas.
Dana yang Diminta Rp. 1.7 Milyar
DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini merupakan upaya membangun partisipasi warga dalam melakukan pengawasan pelayanan BPJS bidang kesehatan secara langsung melalui penggunaan teknologi informasi smart phone yang terintegrasi dengan internet system. Partisipasi warga juga dibangun melalui pendidikan kritis di tingkat komunitas tentang jaminan kesehatan, membangun posko-posko pengaduan di tingkat kota, mengembangkan penelitian partisipatif dan kegiatan hearing dengan pemerintah untuk meningkatkan kinerja layanan BPJS dibidang kesehatan. Pada akhir program seluruh pengalaman dan hasil monitoring di dokumentasikan dalam buku dan dilaunching secara nasional.Tujuan akhir program adalah pemerintah semakin responsif terhadap pemenuhan hak warga dalam pelayanan BPJS di bidang kesehatan. Wilayah sasaran program adalah Banda Aceh NAD, DKI Jakarta, Jombang Jawa Timur, Salatiga Jawa Tengah, Buton Sulawesi Tenggara, Sumba Nusa Tenggara Timur dan Sorong Papua.

DEFINISI MASALAH

Masalah: Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai bekerja tahun 2014. Meskipun demikian, sampai saat ini pelaksanaan kebijakan operasional dan peningkatan sumber daya manusia masih sangat kurang. Kondisi tersebut tentu berdampak pada kurangnya kesadaran hak warga penerima, maupun kualitas layanan. Oleh sebab itu penting menyusun satu mekanisme pengawasan langsung terhadap layanan program jaminan ini melalui media yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tujuan Umum: Pemerintah semakin responsif terhadap pemenuhan hak warga dalam pelayanan BPJS di bidang kesehatan

CARA MENGATASI

1. Peningkatan partisipasi warga melalui membentuk kelompok pengawasan BPJS di tingkat kota/kabupaten
2. mengembangkan media berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan teknologi mobile phone dan computer data base
3. Kampanye program pengaduan dan pengawasan bersama
4. Menyediakan ruang interaksi masyarakat dan pemerintah didalam pengelolaan BPJS (diskusi, hearing, seminar)
5. Menyediakan laporan-laporan hasil riset dan monitoring tahunan implementasi BPJS
6. Program dijalankan dengan menggunakan persepektif gender dan kelompok rentan