Lokakarya Hak-Hak Masyarakat Adat

800px-Mei_19_2015_MWH_Narasumber_Menyampaikan_materi
19 Mei 2015
Tujuan     Lokakarya Hak-Hak Masyarakat Adat
Lokasi     Hotel Grand Majang
Alamat     Kota Ternate

Peserta
Komunitas Masyarakat Adat Dodaga
Komunitas Masyarakat Adat Pagu
Komunitas Masyarakat Adat Sahu
Komunitas Masyarakat Adat Gura
AMAN
Walhi
eLSIL Kieraha
LML
LBH
Pilas Institute
Gamalama Post
DPRD Halteng
Dinas Kehutanan Halteng
Dinas Kehutanan Malut
Dinas Kehutanan Haltim
Taman Nasional
Fak Hukum Unkhair
Dr. Nam Rumkel

Narasumber
Abdurahim Odeyani (Ketua Banleg DPRD Halteng)
Doraino Hohary (Kabag Hukum Pemkab Halut)
Siti Barora Sinai (Akademisi Unkhair)
Moh. Arman (AMAN)

Ringkasan-Rekomendasi DPRD Halteng dan Dinas Kehutanan Halteng
Penyamaan persepsi antara DPRD dan Pemkab termasuk masyarakat adat dan AMAN dalam mempercepat PERDA PPHMA di Halteng
Banleg DPRD Halteng akan membangun komunikasi politik dengan anggota Halteng lainnya
Dinas Kehutanan bersedia melanjutkan kerja-kerja dalam merespon Putusan MK 35. Meminta AMAN untuk membantu sama-sama melakukan inventarisasi hak-hak masyarakat adat di Halteng.
Melakukan sosialisasi yang terkait dengan perambahan hutan. AMAN diajak untuk terlibat melakukan sosialiasi tersebut di masyarakat.
Pemetaan wilayah adat menjadi agenda yang harus terus di dorong oleh AMAN dan Pemkab Halteng

Pemkab Haltim
Perlu mendorong Perda Hak-Hak Masyarakat Adat
Membangun kemitraan untuk melestarikan hutan adat
Melakukan penindakan terhadap perambah hutan diatas wilayah yang dikomersilkan

Taman Nasional
Pemetaan wilayah adat di dalam kawasan Taman Nasional terutama hak-hak Orang Togutil.
TN tidak akan melarang warga memungut hasil hutan sepanjang tidak di komersilkan.

Pemkab Halut
Pemda akan menyampaikan draft Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam waktu dekat.
AMAN diminta memfasilitasi sosialisasi SK Bupati sekaligus mempercepat pemetaan wilayah adat

Halbar
AMAN memfasiltasi pemetaan wilayah adat Sahu
AMAN memfasilitasi masyarakat adat Sahu untuk membicarakan kepentingan mereka dengan pemerintah daerah

Umum
Media mengambil peran untuk memberitakan semua proses yang dilakukan yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat
Membangun sinergitas yang baik antar pihak.
Inventarisasi hak-hak masyarakat adat untuk merespon Permendagri 52/2014
Perlu jeraring yang lebih luas dan melibatkan semua pihak.
Perlu mengkomunikasikan inisiasi ini ke kabupaten lain yang belum mempunyai inisiasi (terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat)
Menyatukan persepsi tentang, hutan, tanah, hak-hak masyarakat adat dll, persepsi tentang hasil putusan MK 35 terkait hutan adat.
Perlu mendorong untuk mengkaji soal sejarah penguasaan wilayah yang benar agar tidak terjadi saling klaim antara masyarakat adat, kesultanan dan masyarakat lainnya.
AMAN perlu lebih intens dalam mendampingi masyarakat adat, khususnya di Halmahera Tengah dan menjembatani/mediator antara masyarakat adat dan pemerintah
AMAN juga harus mempertegas siapa masyarakat adat (kelembagaan adat) di Halbar, khususnya Suku Sahu. AMAN menjadi mediator terkait dengan kriteria untuk menentukan masyarakat adat di Halbar.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Comments are closed.