Informasi dan Jaringan Internet sebagai hak
Berto Tukan, redaktur Indoprogres, pernah mengeluh kepada saya. Harga paket internet telkomsel untuk Indonesia timur terlalu mahal. Tidak sebanding dengan harga yang ada di Jawa. Ia mengkritik terjadi ketidakadilan dalam pengenaan harga. Masalahnya, harga yang mahal itu tidak diikuti dengan layanan jaringan yang baik. Di Indonesia timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua jangan harap bisa mengakses internet di desa terpencil. Berbeda dengan di Jawa, bahkan di gunung pun ada jaringan dan di sebagian besar pelosok desa di Jawa bisa mendapatkan layanan jaringan internet dengan mudah.
Jika ini benar, harusnya logika layanan dan harga diberlakukan terbalik. Untuk layanan akses yang mudah, diberikan harga yang mahal, sementara yang susah dan jarang ada diberikan harga yang murah. Jaringan internet di Jawa tentu lebih mudah daripada pelosok pedesaan di pulau Buton misalnya. Di Indonesia timur internet hanya bisa diakses di kota-kota besar, di pelosok desa anda akan susah mendapatkan sinyal.
Jangankan untuk internet, kadang telpon juga susah, kata Berto kawan saya itu.
Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah akses jaringan komunikasi di daerah-daerah yang belum terjangkau itu. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi Open Source Base Transceiver Station (OpenBTS). Teknologi ini memungkinkan ponsel GSM untuk mengirim pesan dan menelepon tanpa menggunakan jaringan operator seluler. Dengan begitu daerah yang berada di gugusan terluar Indonesia, yang berada di daerah tertinggal dan yang susah mendapatkan jaringan sinyal dari operator seluler bisa membangun sistem komunikasinya secara independen.
Sayang teknologi ini masih asing dan kurang mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun para aktivis sosial. Padahal akses komunikasi yang mudah dan murah semestinya menjadi hak dasar. Secara umum teknologi OpenBTS merupakan sebuah komputer dan radio yang memiliki dimensi 25 cm x 30 cm x 5 cm.
Pelatihan OpenBTS, tampak alatnya dengan antena disebelah komputer
Menurut Handri Santoso, dosen Informatika Universitas Surya, menjelaskan ada dua versi untuk OpenBTS. Pertama, versi non-komersil (seharga 1.340 USD) memiliki jangkauan 7 meter sehingga butuh penguat sinyal jika ingin menjangkau wilayah yang lebih luas. Kedua, versi komersil (300 juta rupiah) memiliki jangkauan hingga 30 kilometer. Jadi alatnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan oleh masyarakat dari wilayah tak terjangkau jaringan seluler. Tidak harus sangat mahal, tapi bisa memenuhi kebutuhan dasar akses informasi yang mudah dan murah.
Teknologi OpenBTS dapat dinikmati oleh mereka di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T), seperti wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur dan daerah pegunungan yang secara ekonomi tidak menguntungkan untuk membangun pusat pemancar sinyal seluler (BTS). Namun, masyarakat di jawa yang susah mendapatkan akses sinyal juga bisa memanfaatkannya. Untuk itu perlu adanya pelatihan dan pendidikan pemanfaatan OpenBTS bagi masyarakat di daerah yang tidak terakses sinyal operator seluler.
Itulah yang salah satu hal yang melatari pelatihan OpenBTS yang diadakan di Universitas Surya Tangerang beberapa waktu lalu. Dari pelatihan itu diketahui bahwa selama ini masyarakat kerap disulitkan oleh susahnya akses informasi seluler karena berbagai alasan. Pramudi Widodo, salah satu peserta pelatihan pemanfaatan OpenBTS asal Magelang mengatakan bahwa desa tempat tinggalnya, Kembaran, memiliki kondisi geografis yang tidak menguntungkan. “Banyak tanjakan dan turunan yang curam sehingga desa ini hanya dilalui sebagai jalur alternatif bagi mereka yang ingin menempuh perjalanan lebih cepat”, ungkapnya.
Hal serupa juga terjadi di Desa Mbutuh, Purworejo. “Untuk mengirim SMS saja harus mengangkat ponsel tinggi-tinggi bahkan sampai naik ke atap rumah”, tutur Dimas Priambodo. Menurutnya, desa tersebut masih memiliki banyak pepohonan dan sawah sehingga sinyal sulit untuk masuk. Di sekitar desa juga hanya ada satu menara pemancar sinyal seluler (BTS) yang letaknya sangat jauh dari tempat ia tinggal.
Padahal, dengan adanya jaringan komunikasi yang memadai termasuk fasilitas internet yang murah akan membantu kemakmuran desa tersebut. Seperti mempublikasikan potensi hasil bumi, pengaduan keluhan akan infrastruktur jalan atau bahkan komunikasi antar keluarga. Selain itu, jika mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, masyarakat bisa belajar mengenai pertanian, baik dari tahap menanam, merawat sampai pengolahan melalui internet untuk meningkatkan nilai guna dan nilai jual produk pertanian tersebut.
Namun jika memang manfaat OpenBTS demikian banyak dan penting, mengapa pemerintah belum juga mendukung teknologi ini agar dapat dinikmati oleh setiap penduduk Indonesia? Masalah klasik yang selalu ditemui adalah regulasi yang membatasi (atau bahkan melarang) pengembangan OpenBTS.
Pertanyaannya kemudian, jika teknologi ini memiliki manfaat dan dapat memenuhi hak dasar warga terhadap akses informasi, kenapa regulasi yang membatasi itu tetap dipertahankan?