324 Desa 2.0: Sistem Tata Kelola Sumber Daya Desa

324  Desa 2.0: Sistem Tata Kelola Sumber Daya Desa

Desa 2.0: Sistem Tata Kelola Sumber Daya Desa adalah program untuk mendukung kemampuan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya komputer dan internet. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2011. Selama ini, program dijalankan dengan dukungan dana dari sejumlah pihak, seperti Pemerintah Kabupaten, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), PNPM Mandiri Pedesaan dan lembaga pendukung. Beragam capaian kerja kolektif desa mulai dirasakan oleh publik, seperti kebijakan domain DESA.ID, UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Perda yang mengatur penerapan TIK di sejumlah kabupaten dan Perda Perlindungan Buruh Migran di Kabupaten Cilacap.

 

keputusan-tim-seleksi-akhir

Proyek ini kami pilih karena berpotensi menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan di tingkat desa. Aplikasi yang mereka kembangkan akan menjadi sangat penting terutama menjelang penerapan Undang-Undang Desa. Proyek ini sudah diterapkan di lebih dari 600 desa. Kelompok pengusul proyek juga memiliki rekam jejak yang baik dalam mengembangkan sistem informasi berbasis desa.

 

Anggaran

Laporan pelaksanaan proyek

Penggunaan Dana

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Nomor Urut 324
Nama Lengkap Inisiator Yossy Suparyo
Lokasi Cilacap
Organisasi Gerakan Desa Membangun (GDM)
Judul Proyek Desa 2.0: Sistem Tata Kelola Sumber Daya Desa
Lama Aktivitas 1 tahun (Juni 2014-Mei 2015)
Target Pengguna /
Penerima Manfaat
1000 desa anggota GDM yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Riau
Ukuran Keberhasilan

1. Dashboard dan tampilan Sistem Informasi Desa (Mitra Desa) stabil dalam interface mobile atau smartphone sehingga pengelolaan konten desa makin mudah dan fleksibel
2. Ada 100 desa yang telah memanfaatkan Sistem Informasi Desa untuk dukungan tata kelola sumber daya desa, terutama tata pelayanan publik
3. Ada 1000 desa yang memiliki website desa berdomain DESA.ID melalui Program 1000 webdesa gratis periode II

Tipe Konten 1. Mengolah data keluarga
2. Mengolah data individu penduduk
3. Mengolah data peristiwa kependudukan (lahir, nikah/cerai, perubahan KK, mati, pindah/datang)
4. Mengolah data biodata penduduk (primer, sekunder, tersier)
5. Mengolah data dasar keluarga
6. Mengolah data dasar wilayah desa
7. Formulasi profil desa (dependensi: penduduk, keluarga, wilayah)
8. Statistik Kependudukan (menurut pendidikan, pekerjaan, agama, status perkawinan, status tinggal, golongan darah, piramida penduduk)
9. Data Agregat bisa dipanggil oleh aplikasi pihak ketiga dengan menggunakan modul API
10. Deskripsi produk unggulan desa, informasi terkini yang terjadi di desa, organisasi pemerintahan, laporan desa, laporan keuangan, dan informasi lain menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 82 dan 86
Strategi Distribusi

1. Silaturahmi Desa 2.0 : Setiap anggota wajib melaporkan (notifikasi) bila ada konten baru pada admin GDM sehingga disebarkan ke anggota lainnya untuk menongkrak kunjungan
2. Penyelenggaraan Festival Desa TIK dan Rembug Desa yang diselenggarakan setiap tahun yang diikuti oleh ratusan desa
3. Pelatihan dan pengembangan kapasitas desa-desa dalam pemanfaatan TIK di 10 kabupaten
4. Publikasi di media massa komersil cetak maupun online
5. Pemanfaatan media jejaring social seperti Facebook dan Twitter

Kuantintas Output Konten 1. Minimal ada 1 konten (teks dan foto) dalam 1000 website desa setiap minggu 2. Ada 100 desa yang menyelenggarakan layanan administrasi desa dengan dukungan sistem informasi desa 3. Kunjungan website desa meningkat pada angka 300 pengunjung per hari
Dana yang Diminta Rp. 793 juta (dikabulkan Rp. 700 juta rupiah)
DESKRIPSI PROYEK

Gerakan Desa Membangun (GDM) lahir 24 Desember 2011 dipelopori oleh para kepala desa di Banyumas, Tasikmalaya, dan Cilacap untuk menguatkan inisiatif kolektif desa-desa dalam mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik. Gerakan ini lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung dari atas ke bawah (top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom up). Akibatnya, desa sekadar menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Desa tidak kurang diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya.

GDM menerapkan strategi untuk membangun desa dengan menunjukkan prestasi dan praktik baik pengelolaan desa, baik secara administratif, pelayanan publik, dan pengelolaan program pembangunan. Oleh karena itu, kegiatan GDM bertujuan untuk:
1. Mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien.
2. Pengembangan tata perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan
3. Mengelola Sumber Daya Desa yang berkelanjutan dengan kearifan kolektif masyarakat desa
4. Penerapan teknologi tepat guna secara mandiri dan berbasis sumber terbuka (open source)
5. Perlindungan warga desa yang migrasi ke luar negeri atau buruh migran

Program Desa 2.0 merupakan gerakan kolektif 1000 desa untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem tata kelola sumber daya desa sehingga terwujud desa yang mandiri dan berdaulat.

DEFINISI MASALAH

1. Sebagian besar desa tidak dapat dukungan infrastruktur TIK sehingga sulit melakukan pengelolaan konten dan data desa secara rutin
2. Sedikit anggota GDM yang sudah memanfaatkan sistem informasi desa (mitra desa) dalam tata pemerintahan desa akibat minimnya dukungan pelatihan dan pengembangan kapasitas
3. Pengarusutamaan informasi produk unggulan desa melalui website desa masih terkendala bandwidth rendah

CARA MENGATASI

1. Pengembangan Dashboard Sistem Informasi Desa (Mitra Desa) dalam interface Smartphone atau Tablet sehingga pengelolaan konten dan data desa makin mudah dan fleksibel
2. Pelatihan, pengembangan modul, dan instalasi Mitra Desa untuk 100 desa anggota GDM di Banyumas, Ciamis, Cilacap, Majalengka, Lampung dan Riau
3. Pengarusutamaan informasi produk unggulan desa melalui Program 1000 website desa gratis periode II

Mandiri Menolak Diskriminasi

19 June 2014 2

tampilan layar kerjabilitas

Kepala Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI, Irwanto mengatakan, hingga kini pendataan penyandang disabilitas di Indonesia masih bermasalah. Hal ini terlihat dengan tidak adanya sinkronisasi antara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah berbasis Internasional dengan dana kementerian/lembaga terkait masalah sosial seperti Departemen Kesehatan, Departemen Ketenagakerjaan, dan Departemen Sosial.

Data penyandang disabilitas belum akurat akan berdampak dalam pemenuhan hak-hak mereka. Rubby Emir dari Saujana, lembaga sosial yang peduli terhadap isu difabel, menilai angka penyandang disabilitas di Indonesia 15% dari total populasi. WHO menganggap bahwa gangguan kejiwaan dapat juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Akibatnya ada perubahan demografi penyandang disabilitas di Indonesia. Meski demikian data BPS memiliki pandangan berbeda, menurut mereka penyandnag disabilitas hanya berjumlah 1,2% dari total penduduk.

Perbedaan ini akan mengakibatkan para penyandang disabilitas rentan diskriminasi dan tak mendapatkan haknya dengan baik. Populasi pasti penyandang disabilitas akan menjadi dasar pembuatan kebijakan, seperti mendapatkan akses pendidikan, kesempatan kerja, dan juga pelayanan kesehatan yang baik. Data tersebut akan membantu pemerintah untuk merumuskan besaran angka anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan para penyandang disabilitas.

Rubby Emir

Rubby Emir dari Saujana

Data yang akurat akan membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat bagi penyandang disabilitas. Misalnya memberikan kuota pekerjaan sesuai kemampuan di perusahaan yang ada di Indonesia, baik BUMN maupun perusahaan swasta. Selain itu juga bisa merumuskan kebijakan baru untuk melindungi dan menjamin mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, melalui pendidikan dan jaminan sosial terpadu.

Ekawati Liu dan Lyla Brown dalam artikelnya menulis bahwa Pemerintah Indonesia menyepelekan angka penyandang disabilita. Statistik resmid ari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) memperkirakan hanya 1.4% dari penduduk Indonesia yang memiliki disabilitas. Namun angka ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan rata rata statistik negara-negara ASEAN. Contohnya Thailand dan Vietnam memperkirakan 2.9% dan 7.8% dari populasi yang menyandang disabilitas.

World Health Organization (WHO), memperkirakan bahwa di seluruh dunia rata-rata penyandang disabilitas adalah 15% dari total populasi atau 37 juta orang. Program Nasional Pemberdayaan Mandiri baian Program Khsusus Disabilitas menunjukan bahwa pengolahan data dan sensus penyandang disabilitas di Indonesia beragam. Kerap kali juga ada kerancuan antara definisi penyandang disabilitas antar lembaga pemerintah.

Data Lembaga Demografi Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa 25% penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kemiskinan parah. Para penyandang disabilitas ini memiliki kondisi kesehatan yang buruk dan biaya pengeluaran kesehatan yang mahal. Mereka juga hidup dalam kondisi kekurangan nutrisi, kekurangan air bersih, dan informasi kesehatan yang layak. Jangankan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak juga menjadi sebuah kemewahan. Namun hal ini bukan berarti para penyandang disabilitas lainnya tak berhak bekerja.

Menurut Rubby, selama ini sebagian besar penyedia kerja di Indonesia masih menganggap penyandang difabel sebagai warga negara kelas dua, dan sering ada diskriminasi, dan stigma kalau mereka tidak bisa melakukan apapun. Tetapi berkat kerja keras bersama Saujana Indonesia yang melakukan riset sejak 2014 ke beberapa kelompok difabel di Yogyakarta, Semarang, dan beberapa kota. Akhirnya bisa dirumuskan sebuah aplikasi yang bisa menjebatani kebutuhan perusahaan dan minat kaum difabel. Itu yang kemudian melatari lahirnya situs dan aplikasi kerjabilitas.com.

Rubby berpendapat bahwa ada banyak cara untuk mengajak perusahaan menerima para penyandang disablitas bekerja di tempat mereka. Misalnya dengan insentif pajak, melakukan sosialiasi peraturan pemerintah, dan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berinisiatif mempekerjakan para penyandang disabilitas. Sejauh ini ia merasa pemerintah kurang tegas dan kurang pro aktif mengadvokasi hak para disabilitas ini.

Adanya kerjabilitas.com bisa membantu pemerintah untuk mengetahui perusahaan mana saja yang telah patuh peraturan melalui lowongan pekerjaan yang mereka sediakan. Pengawasan juga bisa dimaksimalkan untuk mengawal isu pekerja dengan disabilitas. Kerjabilitas.com juga membantu pemberdayaan baik bagi para pekerja disabilitas dengan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka.

Adakah Ruang Bagi DifabelMekanisme Kerjabilitas.com cukup sederhana. Pelamar melakukan registrasi, melengkapi profil, mengunggah CV dan foto. Setelah itu, pelamar bisa aktif mencari lowongan yang sesuai dan melamar secara online dengan menulis beberapa kalimat tentang diri pelamar. Keuntungan dari Kerjabilitas.com ini adalah pelamar akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan lewat akun email yang terdaftar setiap ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria pelamar. Selain itu, pelamar bisa mengundang teman sesama penyandang disabilitas untuk bergabung dalam jaringan sosial karir ini.

Saat ini tercatat sudah ada hampir 1.000 pengguna aktif kerjabilitas di aplikasi ponsel yang dapat diakses dari Play Store. Penyedia kerja yang tercatat bergabung sudah ada lebih dari 200 perusahaan yang tersebar di banyak kota di Indonesia. Sayang sebagian besar dari kota tersebut berada di pulau Jawa, sementara penyandang disabilitas ada banyak di seluruh Indonesia. Sektor pekerjaan yang diminati juga masih terbatas yaitu hal yang berhubungan dengan teknologi informasi, akuntansi, administrasi, asuransi, customer service, dan pemasaran.

Sebenarnya jika bisa dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik maka Kerjabilitas bisa mengadvokasi seluruh penyandang disabilitas di Indonesia unyuk mendapat pekerjaan lebih baik. Semua hanya butuh niat baik dan dorongan barik dari pemerintah ataupun pihak pengusaha. Para penyandang disabilitas ini punya potensi tak terbatas. Mereka bisa membuktikan dirinya bekerja dengan baik, asal diberikan kesempatan.

Analisa Kerjabilitas.com

19 June 2014 2

Rachmat Wahidi (kanan) sedang mencoba mesin digitalisasi saat diskusi dengan John Vandenberg Rachmat Wahidi bekerja pada Wikimedia Indonesia sebagai Pengawas Digitalisasi Konten, pada posisi ini Rachmat memiliki lima pekerja dibawahnya yang ia awasi langsung. Dua orang asisten teknis pemindaian dan tiga orang penguji baca. Tiga dari lima anak buah yang diawasi Rachmat adalah difabel (tunarunggu). Selama ini Wikimedia Indonesia telah dibantu oleh DNetwork dan dalam mengembangkan sayapnya mencari pekerja yang berkualitas, Wikimedia juga mencoba situs Kerjabilitas.com dan berikut adalah analisis dan masukan Rachmat mengenai platform ini:
  1. Fitur yang ditawarkan oleh situs web tersebut sangat baik, di mana penyedia lowongan pekerjaan dan pencari pekerjaan memiliki halaman pengguna yang berbeda sehingga memudahkan bagi pihak penyedia memasukkan data lowongan dan pencari untuk mencari kata kunci lowongan yang diinginkan.
  2. Formulir isian lowongan pekerjan juga mudah digunakan. Saya terkesan dengan adanya “Pratayang” sebelum menyimpan informasi lowongan, sehingga memudahkan untuk melihat kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki sebelum menyimpan.
  3. Fitur “Lihat kandidat” menurut saya sangat bagus, di mana penyedia lowongan pekerjaan dapat melihat-lihat siapa saja yang mungkin dapat direkrut untuk lowongan pekerjaan yang disediakan. Mungkin untuk ke depan, Tim Kerjabilitas dapat menyediakan fitur untuk menyaring calon kandidat berdasarkan disabilitasnya, selain hanya nama dan lokasi.
  4. Untuk rekan disabilitas yang mencari lowongan pekerjaan, mereka dimudahkan dengan adanya layanan untuk menjalin pertemanan dengan sesama rekan disabilitas dan juga adanya layanan saran dari situs web untuk perusahaan yang mereka minati. Dengan sekali klik, surat lamaran pelamar akan langsung terkirim ke surel penyedia pekerjaan sangat menarik.
  5. Hal yang terpenting adalah informasi lowongan dapat langsung tersebar ke rekan-rekan disabilitas dibandingkan jika informasi lowongan tersebut hanya tercantum di situs web organisasi/perusahaan penyedia pekerjaan.
  6. Jika memungkinkan, ke depannya mungkin informasi lowongan pekerjaan di Kerjabilitas.com dapat diakses secara publik. Dengan demikian pranala informasi lowongan pekerjaan itu dapat dibagikan secara publik dan tentunya dapat mengampanyekan situs web Kerjabilitas.com. Bagi yang berminat untuk mengirimkan lamaran, baru mereka diajak untuk mendaftar.
  7. Dan jika memungkinkan, setiap bulannya, ada newsletter mengenai rekan-rekan disabilitas yang telah diterima bekerja yang dipostingkan di halaman khusus (blog Kerjabilitas) untuk menarik minat rekan disabilitas lainnya.
Nah, apakah anda memiliki rekan, teman difabel yang membutuhkan pekerjaan? Kerjabilitas.com berlokasi di Yogyakarta, atau yang lebih penting lagi apakah anda mengetahui perusahaan yang dan mungkin anda bisa membantu menginformasikan platform pencari kerja ini kepada mereka.

Tantangan dalam Mengembangkan Desa 2.0

19 June 2014 2

324-Desa-2-0-Sistem-Tata-Kelola-Sumber-Daya-DesaYanuar Nugroho sebagai mentor dalam proyek Desa 2.0 mengatakan, program Desa 2.0 memiliki dampak yang sangat besar pada perubahan tata kelola pemerintahan desa bila diaplikasikan dengan pendekatan yang benar. Program Desa 2.0 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya mengenai keharusan desa untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi desa.

Untuk mendorong pemerintah desa menyebarluaskan isu-isu pedesaan, Gerakan Desa Membangun (GDM) sebagai penyelenggara proyek membuat aplikasi yang bisa diunduh melalui Google Play. Aplikasi ini berisi informasi dan kegiatan desa-desa di Indonesia. Selain itu, GDM juga mengadakan lokakarya Desa 2.0 di delapan kabupeten mulai dari Pesawaran, Cilacap, Madiun, Ciamis, Banyumas, Majalengka, Tasikmalaya sampai Indragiri Hilir. Lokakarya ditargetkan hanya diikuti oleh 6 desa, tetapi pada kenyataannya diikuti oleh 8-15 desa. Hal itu menunjukkan antusias pemerintah desa yang besar untuk menerima program Desa 2.0.

Sayangnya, antusias tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan penguasaan piranti pendukung program yang baik, seperti penguasaan komputer, internet dan pemetaan permasalahan desa. Pemerintah desa terbiasa melaksanakan program dengan pendekatan atas ke bawah sehingga memandulkan inisiatif untuk mengambil dan mengembangkan program secara mandiri. Selain itu, kemampuan mereka dalam mendokumentasikan kegiatan masih sangat rendah sehingga perlu ada pelatihan menulis atau dokumentasi secara khusus, bukan sekadar salah satu materi dalam rangkaian pelatihan. Infrastruktur telekomunikasi di desa-desa juga sangat minim sehingga pelatihan sering terkendala mati listrik, tidak ada akses internet, kalaupun ada aksesnya sangat lambat.

Oleh karena itu, perlu strategi pendampingan pemerintah desa baik penguasaan teknis maupun pemahaman mengenai pentingnya Desa 2.0 dalam mendorong keterbukaan tata kelola pemerintahan dan sumber daya desa. Program Desa 2.0 juga harus diangkat ke level nasional sebagai kesadaran public (public awareness). Salah satu caranya dengan mendesak pemerintah (kominfo) menyiapkan infrastruktur IT memadai sampai ke level desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Nuron

    Selamat atas lolosnya dan semoga Desa – desa semakin maju, ini atas kerja kerasnya Yossi Suparyo, dkk dari Gerakan Desa Membangun. Salam dari Desa Cikadu yang telah membantu dan memperjuangkan Desa.Id. untuk web desa http://www.cikadu.desa.id