350 Peta Persampahan Kota Bandung

350 Peta Persampahan Kota Bandung

Peta Persampahan Kota Bandung adalah proyek untuk membangun piranti lunak dalam peningkatan partisipasi warga maupun akuntabilitas sosial terkait sektor persampahan di kota Bandung. Piranti lunak berbentuk website, aplikasi mobile serta SMS gateway yang bertajuk tentang peta persampahan akan mengoptimalkan kontribusi masyarakat dalam sistem persampahan, mendorong akuntabilitas pelayanan pemerintah sekaligus mendorong sistem persampahan berbasis masyarakat. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi tiga masalah sistem persampahan di Bandung, yaitu sistem persampahan yang terlalu bertumpu pada pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sistem pengangkutan maupun pembuangan tidak memadai dan rendahnya kontribusi masyarakat baik dalam mengelola sampah maupun mengawasi kinerja pemerintah.

 

keputusan-tim-seleksi-akhir

Proyek ini kami pilih karena melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Kelompok pengusul proyek ini juga terbukti memiliki rekam jejak bekerja di daerah tersebut dan teknologi yang dipilih sesuai dengan masalah yang ingin mereka pecahkan. Jika proyek ini berhasil juga berpotensi untuk diuji, apakah bisa berlaku di kota-kota lain yang memiliki masalah yang serupa.

 

Anggaran

Laporan pelaksanaan proyek

Penggunaan Dana


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Nomor Urut 350
Nama Lengkap Inisiator Anilawati Nurwakhidin
Lokasi Cimahi, Jawa Barat
Organisasi Perkumpulan YPBB (dahulu Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi)
Judul Proyek Mengembangkan Piranti Lunak Untuk Mendorong Sistem Persampahan Berbasis Komunitas di Kota Bandung
Lama Aktivitas 12 bulan
Target Pengguna /
Penerima Manfaat
Penerima banfaat (beneficiaries) dari proyek yang diusulkan ini adalah: 1. Pemerintah daerah, karena target akhir adalah perbaikan sistem pengelolaan sampah Bandung 2. Masyarakat kota Bandung, sebagai konsumen sistem persampahan, karena akan menikmati layanan pengelolaan sampah yang lebih baik. 3. Pelaku usaha seperti pemulung, pengepul bahan layak pakai, karena inisiatif ini akan meningkatkan informasi ketersediaan bahan baku usaha mereka
Ukuran Keberhasilan

1. SMS informasi dan edukasi mencapai minimal 6.000 orang/tahun
2. Informasi, input, komplain dari masyarakat melalui SMS mencapai minimal 1200 orang/tahun
3. Website Peta Persampahan diakses minimal 1200 hits dalam 1 tahun
4. Informasi, input, komplain, evaluasi dari masyarakat digunakan oleh Pokja Persampahan/BPLH/PD Kebersihan untuk perbaikan sistem

Tipe Konten A. Portal SMS Gateway Persampahan: mekanisme untuk mengirimkan informasi dan menjaring informasi/komplain/input dari warga melalui SMS:
1. Pembuatan no khusus untuk SMS BANDUNG BEBAS SAMPAH. Jika memungkinkan akan bekerja sama dengan provider yang dapat memberikan fasilitas sms gratis.
2. Sosialisasi no khusus SMS BANDUNG BEBAS SAMPAH sebagai tujuan warga mengirimkan sms
3. Pengiriman informasi persampahan yang relevan, termasuk edukasi, kepada warga secara berkala.
4. Pengumpulan informasi mengenai kinerja sistem persampahan dari warga untuk topik-topik yang disepakati.
B. Pembuatan Peta Persampahan Bandung: berbasis web menggunakan aplikasi Ushahidi. Peta ini bertujuan untuk menampilkan visualisasi informasi up-to-date masalah, kondisi persampahan dan kinerja sistem, salah satunya berdasarkan informasi dan penilaian dari masyarakat melalui SMS
Strategi Distribusi

Promosi inisiatif diatas akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan komunitas masyarakat sipil terkait, melalui:
– Media sosial secara berkala dan intensif
– Media sosialisasi pemerintah daerah
– Kerjasama dengan media massa

 

 

Kuantintas Output Konten 1. Menjajaki kerjasama dengan provider penyedia layanan seluler. Misalnya provider dapat memberikan nomor tertentu yang dapat digunakan sebagai portal SMS, dengan memberikan layanan gratis sms dengan frekuensi tertentu dalam jangka waktu tertentu. 2. Menjajaki kerjasama dengan beberapa mitra LSM pendamping. Disadari salah satu tantangan terbesar adalah mendorong minat (incentives) masyarakat agar proaktif menggunakan atau mengakses piranti dalam inisiatif diatas. Disini pentingnya ada pendampingan yang dilakukan oleh LSM pendamping, sebagai lembaga yang menjembatani (bridging institution). 3. Bekerjasama dengan pemerintah daerah Seperti telah dijelaksan di atas, inisiatif ini akan dilakukan bersama Pokja Persampahan yang telah ada di Pemda Bandung. Diharapkan strategi ini akan mendorong pemerintah bersikap proaktif dalam mensosialisasikan inisiatif diatas, dan karenanya memastikan keterjangkauan masyarakat yang lebih luas.
Dana yang Diminta Rp 1.200.000.000 (disetujui sebanyak 750 juta)
DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini bertujuan membangun piranti lunak untuk mendukung partisipasi warga maupun akuntabilitas sosial terkait sektor persampahan di kota Bandung. Piranti lunak berbentuk Peta Persampahan dan SMS Gateway yang akan dibangun dalam proyek ini akan membantu mengoptimalkan kontribusi masyarakat dalam sistem persampahan Bandung, mendorong akuntabilitas pelayanan pemerintah, sekaligus mendorong sistem persampahan menjadi berbasis masyarakat.

DEFINISI MASALAH

Evaluasi atas kinerja sistem persampahan menunjukkan beberapa masalah sistemik yaitu sistem persampahan Bandung saat ini tidak memadai secara kapasitas, rendahnya kontribusi dan partisipasi masyarakat, baik dalam mengawasi kinerja pemerintah maupun kontribusi langsung mengeloa sampah dan sistem persampahan terlalu bertumpu pada pengangkutan dan pembuangan ke TPA, tetapi sangat kurang mendorong pengurangan di sumber oleh masyarakat
Proyek ini bertujuan untuk membangun piranti lunak yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberi input perbaikan kinerja layanan persampahan oleh pemerintah (akuntabilitas sosial) dan membangun piranti lunak yang dapat digunakan untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dalam mengelola dan mengurangi sampah di sumber

CARA MENGATASI
  1. Portal SMS Gateway Persampahan: pembuatan sistem SMS Gateaway untuk: (i) Menginformasikan layanan persampahan kepada masyarakat, termasuk edukasi persampahan seperti: pemilahan, pengurangan sampah di sumber, dll; (ii) Mendapatkan masukan informasi dari masyarakat terkait kinerja sistem persampahan, seperti: kondisi pengangkutan sampah di komunitas dll.
  2. Pembuatan Peta Persampahan Bandung: pembuatan Peta Persampahan berbasis web (web-based) menggunakan aplikasi Ushahidi. Peta ini bertujuan untuk menampilkan visualisasi informasi up-to-date masalah, kondisi persampahan dan kinerja sistem, salah satunya berdasarkan informasi dan penilaian dari masyarakat melalui SMS.
    Gateaway di atas berisi: status timbulan sampah tidak terangkat, kondisi TPS, kondisi TPS 3R, fasilitas pengurangan sampah dan progres komunitas berdasarkan kriteria tertentu. Kedua piranti teknologi diatas perlu dicangkokkan dalam sistem kelembagaan yang berwenang.

Mandiri Menolak Diskriminasi

19 June 2014 2

tampilan layar kerjabilitas

Kepala Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI, Irwanto mengatakan, hingga kini pendataan penyandang disabilitas di Indonesia masih bermasalah. Hal ini terlihat dengan tidak adanya sinkronisasi antara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah berbasis Internasional dengan dana kementerian/lembaga terkait masalah sosial seperti Departemen Kesehatan, Departemen Ketenagakerjaan, dan Departemen Sosial.

Data penyandang disabilitas belum akurat akan berdampak dalam pemenuhan hak-hak mereka. Rubby Emir dari Saujana, lembaga sosial yang peduli terhadap isu difabel, menilai angka penyandang disabilitas di Indonesia 15% dari total populasi. WHO menganggap bahwa gangguan kejiwaan dapat juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Akibatnya ada perubahan demografi penyandang disabilitas di Indonesia. Meski demikian data BPS memiliki pandangan berbeda, menurut mereka penyandnag disabilitas hanya berjumlah 1,2% dari total penduduk.

Perbedaan ini akan mengakibatkan para penyandang disabilitas rentan diskriminasi dan tak mendapatkan haknya dengan baik. Populasi pasti penyandang disabilitas akan menjadi dasar pembuatan kebijakan, seperti mendapatkan akses pendidikan, kesempatan kerja, dan juga pelayanan kesehatan yang baik. Data tersebut akan membantu pemerintah untuk merumuskan besaran angka anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan para penyandang disabilitas.

Rubby Emir

Rubby Emir dari Saujana

Data yang akurat akan membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat bagi penyandang disabilitas. Misalnya memberikan kuota pekerjaan sesuai kemampuan di perusahaan yang ada di Indonesia, baik BUMN maupun perusahaan swasta. Selain itu juga bisa merumuskan kebijakan baru untuk melindungi dan menjamin mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, melalui pendidikan dan jaminan sosial terpadu.

Ekawati Liu dan Lyla Brown dalam artikelnya menulis bahwa Pemerintah Indonesia menyepelekan angka penyandang disabilita. Statistik resmid ari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) memperkirakan hanya 1.4% dari penduduk Indonesia yang memiliki disabilitas. Namun angka ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan rata rata statistik negara-negara ASEAN. Contohnya Thailand dan Vietnam memperkirakan 2.9% dan 7.8% dari populasi yang menyandang disabilitas.

World Health Organization (WHO), memperkirakan bahwa di seluruh dunia rata-rata penyandang disabilitas adalah 15% dari total populasi atau 37 juta orang. Program Nasional Pemberdayaan Mandiri baian Program Khsusus Disabilitas menunjukan bahwa pengolahan data dan sensus penyandang disabilitas di Indonesia beragam. Kerap kali juga ada kerancuan antara definisi penyandang disabilitas antar lembaga pemerintah.

Data Lembaga Demografi Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa 25% penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kemiskinan parah. Para penyandang disabilitas ini memiliki kondisi kesehatan yang buruk dan biaya pengeluaran kesehatan yang mahal. Mereka juga hidup dalam kondisi kekurangan nutrisi, kekurangan air bersih, dan informasi kesehatan yang layak. Jangankan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak juga menjadi sebuah kemewahan. Namun hal ini bukan berarti para penyandang disabilitas lainnya tak berhak bekerja.

Menurut Rubby, selama ini sebagian besar penyedia kerja di Indonesia masih menganggap penyandang difabel sebagai warga negara kelas dua, dan sering ada diskriminasi, dan stigma kalau mereka tidak bisa melakukan apapun. Tetapi berkat kerja keras bersama Saujana Indonesia yang melakukan riset sejak 2014 ke beberapa kelompok difabel di Yogyakarta, Semarang, dan beberapa kota. Akhirnya bisa dirumuskan sebuah aplikasi yang bisa menjebatani kebutuhan perusahaan dan minat kaum difabel. Itu yang kemudian melatari lahirnya situs dan aplikasi kerjabilitas.com.

Rubby berpendapat bahwa ada banyak cara untuk mengajak perusahaan menerima para penyandang disablitas bekerja di tempat mereka. Misalnya dengan insentif pajak, melakukan sosialiasi peraturan pemerintah, dan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berinisiatif mempekerjakan para penyandang disabilitas. Sejauh ini ia merasa pemerintah kurang tegas dan kurang pro aktif mengadvokasi hak para disabilitas ini.

Adanya kerjabilitas.com bisa membantu pemerintah untuk mengetahui perusahaan mana saja yang telah patuh peraturan melalui lowongan pekerjaan yang mereka sediakan. Pengawasan juga bisa dimaksimalkan untuk mengawal isu pekerja dengan disabilitas. Kerjabilitas.com juga membantu pemberdayaan baik bagi para pekerja disabilitas dengan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka.

Adakah Ruang Bagi DifabelMekanisme Kerjabilitas.com cukup sederhana. Pelamar melakukan registrasi, melengkapi profil, mengunggah CV dan foto. Setelah itu, pelamar bisa aktif mencari lowongan yang sesuai dan melamar secara online dengan menulis beberapa kalimat tentang diri pelamar. Keuntungan dari Kerjabilitas.com ini adalah pelamar akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan lewat akun email yang terdaftar setiap ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria pelamar. Selain itu, pelamar bisa mengundang teman sesama penyandang disabilitas untuk bergabung dalam jaringan sosial karir ini.

Saat ini tercatat sudah ada hampir 1.000 pengguna aktif kerjabilitas di aplikasi ponsel yang dapat diakses dari Play Store. Penyedia kerja yang tercatat bergabung sudah ada lebih dari 200 perusahaan yang tersebar di banyak kota di Indonesia. Sayang sebagian besar dari kota tersebut berada di pulau Jawa, sementara penyandang disabilitas ada banyak di seluruh Indonesia. Sektor pekerjaan yang diminati juga masih terbatas yaitu hal yang berhubungan dengan teknologi informasi, akuntansi, administrasi, asuransi, customer service, dan pemasaran.

Sebenarnya jika bisa dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik maka Kerjabilitas bisa mengadvokasi seluruh penyandang disabilitas di Indonesia unyuk mendapat pekerjaan lebih baik. Semua hanya butuh niat baik dan dorongan barik dari pemerintah ataupun pihak pengusaha. Para penyandang disabilitas ini punya potensi tak terbatas. Mereka bisa membuktikan dirinya bekerja dengan baik, asal diberikan kesempatan.

Analisa Kerjabilitas.com

19 June 2014 2

Rachmat Wahidi (kanan) sedang mencoba mesin digitalisasi saat diskusi dengan John Vandenberg Rachmat Wahidi bekerja pada Wikimedia Indonesia sebagai Pengawas Digitalisasi Konten, pada posisi ini Rachmat memiliki lima pekerja dibawahnya yang ia awasi langsung. Dua orang asisten teknis pemindaian dan tiga orang penguji baca. Tiga dari lima anak buah yang diawasi Rachmat adalah difabel (tunarunggu). Selama ini Wikimedia Indonesia telah dibantu oleh DNetwork dan dalam mengembangkan sayapnya mencari pekerja yang berkualitas, Wikimedia juga mencoba situs Kerjabilitas.com dan berikut adalah analisis dan masukan Rachmat mengenai platform ini:
  1. Fitur yang ditawarkan oleh situs web tersebut sangat baik, di mana penyedia lowongan pekerjaan dan pencari pekerjaan memiliki halaman pengguna yang berbeda sehingga memudahkan bagi pihak penyedia memasukkan data lowongan dan pencari untuk mencari kata kunci lowongan yang diinginkan.
  2. Formulir isian lowongan pekerjan juga mudah digunakan. Saya terkesan dengan adanya “Pratayang” sebelum menyimpan informasi lowongan, sehingga memudahkan untuk melihat kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki sebelum menyimpan.
  3. Fitur “Lihat kandidat” menurut saya sangat bagus, di mana penyedia lowongan pekerjaan dapat melihat-lihat siapa saja yang mungkin dapat direkrut untuk lowongan pekerjaan yang disediakan. Mungkin untuk ke depan, Tim Kerjabilitas dapat menyediakan fitur untuk menyaring calon kandidat berdasarkan disabilitasnya, selain hanya nama dan lokasi.
  4. Untuk rekan disabilitas yang mencari lowongan pekerjaan, mereka dimudahkan dengan adanya layanan untuk menjalin pertemanan dengan sesama rekan disabilitas dan juga adanya layanan saran dari situs web untuk perusahaan yang mereka minati. Dengan sekali klik, surat lamaran pelamar akan langsung terkirim ke surel penyedia pekerjaan sangat menarik.
  5. Hal yang terpenting adalah informasi lowongan dapat langsung tersebar ke rekan-rekan disabilitas dibandingkan jika informasi lowongan tersebut hanya tercantum di situs web organisasi/perusahaan penyedia pekerjaan.
  6. Jika memungkinkan, ke depannya mungkin informasi lowongan pekerjaan di Kerjabilitas.com dapat diakses secara publik. Dengan demikian pranala informasi lowongan pekerjaan itu dapat dibagikan secara publik dan tentunya dapat mengampanyekan situs web Kerjabilitas.com. Bagi yang berminat untuk mengirimkan lamaran, baru mereka diajak untuk mendaftar.
  7. Dan jika memungkinkan, setiap bulannya, ada newsletter mengenai rekan-rekan disabilitas yang telah diterima bekerja yang dipostingkan di halaman khusus (blog Kerjabilitas) untuk menarik minat rekan disabilitas lainnya.
Nah, apakah anda memiliki rekan, teman difabel yang membutuhkan pekerjaan? Kerjabilitas.com berlokasi di Yogyakarta, atau yang lebih penting lagi apakah anda mengetahui perusahaan yang dan mungkin anda bisa membantu menginformasikan platform pencari kerja ini kepada mereka.

Tantangan dalam Mengembangkan Desa 2.0

19 June 2014 2

324-Desa-2-0-Sistem-Tata-Kelola-Sumber-Daya-DesaYanuar Nugroho sebagai mentor dalam proyek Desa 2.0 mengatakan, program Desa 2.0 memiliki dampak yang sangat besar pada perubahan tata kelola pemerintahan desa bila diaplikasikan dengan pendekatan yang benar. Program Desa 2.0 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya mengenai keharusan desa untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi desa.

Untuk mendorong pemerintah desa menyebarluaskan isu-isu pedesaan, Gerakan Desa Membangun (GDM) sebagai penyelenggara proyek membuat aplikasi yang bisa diunduh melalui Google Play. Aplikasi ini berisi informasi dan kegiatan desa-desa di Indonesia. Selain itu, GDM juga mengadakan lokakarya Desa 2.0 di delapan kabupeten mulai dari Pesawaran, Cilacap, Madiun, Ciamis, Banyumas, Majalengka, Tasikmalaya sampai Indragiri Hilir. Lokakarya ditargetkan hanya diikuti oleh 6 desa, tetapi pada kenyataannya diikuti oleh 8-15 desa. Hal itu menunjukkan antusias pemerintah desa yang besar untuk menerima program Desa 2.0.

Sayangnya, antusias tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan penguasaan piranti pendukung program yang baik, seperti penguasaan komputer, internet dan pemetaan permasalahan desa. Pemerintah desa terbiasa melaksanakan program dengan pendekatan atas ke bawah sehingga memandulkan inisiatif untuk mengambil dan mengembangkan program secara mandiri. Selain itu, kemampuan mereka dalam mendokumentasikan kegiatan masih sangat rendah sehingga perlu ada pelatihan menulis atau dokumentasi secara khusus, bukan sekadar salah satu materi dalam rangkaian pelatihan. Infrastruktur telekomunikasi di desa-desa juga sangat minim sehingga pelatihan sering terkendala mati listrik, tidak ada akses internet, kalaupun ada aksesnya sangat lambat.

Oleh karena itu, perlu strategi pendampingan pemerintah desa baik penguasaan teknis maupun pemahaman mengenai pentingnya Desa 2.0 dalam mendorong keterbukaan tata kelola pemerintahan dan sumber daya desa. Program Desa 2.0 juga harus diangkat ke level nasional sebagai kesadaran public (public awareness). Salah satu caranya dengan mendesak pemerintah (kominfo) menyiapkan infrastruktur IT memadai sampai ke level desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Pasha

    Ide yang sangat brilian dan inovatif karena mampu memberikan terobosan kepada permasalahan perkotaan yaitu permasalahan sampah, selain memiliki medici effect proyek ini juga melibatkan berbagai pihak dengan pendekatan teknologi masa kini.

    Satu hal yang menjadi poin utama untuk di soroti adalah seringkali saya mendapati besaran dana Hibah dalam suatu grant atau proposal ilmiah yang kurang realistis dengan proyek yang dilakukan.
    untuk membuat sistem seperti yang di proposal sebenarnya dana yang diperlukan tidaklah akan sampai 100 juta itupun sudah termasuk dengan honorarium dan uang non teknis sebesar maksimum 30 %. Oleh karena itu alangkah baiknya jika nanti ada keterbukaan penggunaan dana kepada publik dan adanya audit eksternal penyerapan anggaran dana tersebut.

    usulan saya jika memang ada honorarium sebaiknya terpisah dengan proyek, saya sepakat ide brilian seperti ini dihargai 500 juta tapi menjadi tidak sepakat jika tidak transparan alias untuk mendapatkan uang 500 juta dengan membuat kuintasi pembayaran yang telah di mark up atau sejenisnya (karena banyak sekali kami ikut proyek kenyataanya begitu, sewa mobil padahal tidak ada bentuknya misalnya semoga)
    budaya seperti ini harus dihapuskan dari sistem riset di indonesia, ganti sistem penghargaan dengan reward terpisah dengan dana yang digunakan untuk teknis proyek hibah.

    overall secara ide saya sangat apresiatif namun hanya catatan kecil saja untuk sistem dana dan penganggaran. Salam Sukses!