Sosialisasi & Pelatihan Laporan mPantau KBB bagi aktifis lintas agama Aceh

????????????????????????????????????
Minggu     31 Mei 2015     Gambar
Tujuan     Sosialisasi & Pelatihan Laporan mPantau KBB bagi aktifis lintas agama Aceh
Lokasi     Kantor Yayasan Flower Aceh
Alamat     Jl. T. Nyak Makam no.3 Lampineung, Banda Aceh, Indonesia
Jam     14.00 WIB – 17.00 WIB
Hadir
Andi Irawan (Wahid Institute)
3 orang dari Flower Aceh
4 orang Gempur
Komunitas Hakka
Perwakilan umat Buddha Banda Aceh
Jaringan Sobat KBB Aceh
VG Aceh
Aceh Institute
American Friends Service Committe- Aceh

Ringkasan:

Pada 31 Mei 2015, rangkaian sosialisasi dilanjutkan dengan pertemuan dan diskusi antara fasilitator The Wahid Institute dengan perwakilan LSM dan komunitas lintas agama. Sosialisasi ini dilaksanakan di aula milik LSM Flower Aceh, dihadiri perwakilan dari Aceh Institute, GEMPUR, Flower Aceh, VG, Sobat KBB, AFSC, umat Budha, Komunitas Hakka Banda Aceh,

Sosialisasi di Flower Aceh ini lebih terbuka. Semua peserta yang ikut telah memahami isu-isu seputar kebhinnekaan dan toleransi beragama, sehingga fasilitator lebih leluasa mempresentasikan kasus-kasus intoleransi, diskriminasi serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama yang terjadi di Aceh.

Dalam diskusi, fasilitator menyampaikan bahwa secara umum informasi mengenai kasus-kasus KBB di Aceh cenderung sulit didapat real time. Banyak laporan atas kasus-kasus yang terjadi terlambat diterima tim pemantau atau pelapor, dan laporan yang ada pun umumnya hanya bersandar pada informasi dari media-media (cetak dan elektronik) yang cenderung tidak melihat sisi korban. Banyak kasus kemudian luput dari pemantauan dan hak-hak korban terabaikan. Untuk itulah, M-Pantau KBB hadir dan menjadi pintu bagi masyarakat guna mempermudah pelaporan atas kasus-kasus intoleransi, diskriminasi atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Peserta diskusi, Mirza, sepakat bahwa sebenanya ada kasus-kasus intoleransi, diskriminasi atau pelanggaran yang terjadi, namun masyarakat atau kelompok korban tidak memiliki akses untuk melapor. Sebagai contoh, intoleransi yang terjadi terhadap mahasiswa nonmuslim di sebuah universitas di Banda Aceh. Ini kerap terjadi, tapi para korban tidak memiliki wadah untuk melapor. Mirza bertanya apakah M-Pantau KBB ini bisa dijadikan wadah untuk melaporkan hal yang terjadi di kampus tersebut. Fasilitator mempersilahkan peserta sosialisasi untuk segera melaporkannya jika itu terjadi lagi.

Peserta lainnya, dari perwakilan umat Budha di Banda Aceh, menyampaikan kekhawatiran akan ancaman-ancaman yang mulai muncul menjelang perayaan Hari Raya Waisak. Kekhawatiran ini muncul setelah gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh. Umat Budha di Banda Aceh khawatir akan ada gerakan ekstrim mengganggu hari raya Waisak sebagai balasan atas pengusiran muslim Rohingya oleh ekstrimis Budha di Myanmar. Kekhawatiran ini berlanjut dengan ditiadakannya upacara “malam lilin” untuk menyambut Waisak.

Peserta lainnya, A Khi, mewakili Komunitas Hakka Banda Aceh, menyampaikan kekecewaan atas tersendatnya penanganan sejumlah kasus pelanggaran atau tindak kekerasan atas nama agama yang terjadi di Aceh. Ia mengatakan pemerintah sangat lamban, misalnya dalam penanganan kasus pembunuhan dan pembakaran hidup-hidup Tengku Aiyub di Peulimbang, Bireuen atau pengusiran atas jamaah pengikut pengajian Tengku Barmawi di Aceh Selatan. A Khi pesimis bahwa kasus-kasus tersebut akan bisa diselesaikan segera.

Jafar, perwakilan Aceh Institute dan Sobat KBB Aceh menyampaikan bahwa ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Aceh cenderung meningkat setelah pemerintah daerah mengeluarkan berbagai peraturan baru yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam di Aceh.

Ruang-ruang bagi masyarakat untuk memprotes atau bahkan melawan peraturan tersebut semakin sempit karena pemerintah, terutama kepala daerah, “menggaet” kelompok-kelompok intoleran dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait syariat Islam yang diberlakukan. Misalnya, saat ini Walikota Banda Aceh sedang bersiap untuk memberlakukan “jam malam” bagi perempuan. Banyak kalangan mulai menyatakan menolak peraturan ini, namun kemudian suara-suara perlawanan tidak bisa disampaikan karena resiko harus berhadapan dengan kelompok intoleran. Menentang aturan itu bisa berakibat fatal.

Pada akhir diskusi tersebut, Jafar juga mengimbau para peserta yang hadir dalam sosialisasi untuk berpartisipasi aktif memantau dan melaporkan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, tindakan intoleransi serta diskriminasi yang terjadi di sekitar. Selain itu, ia juga mendorong agar peserta melaporkan setiap praktek baik yang terjadi dalam dinamika kerukunan umat beragama di Aceh.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Comments are closed.